DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) meminta pemerintah agar lebih pro terhadap energi terbarukan karena saat ini persoalan krisis energi mulai mengancam negara Indonesia, sehingga salah satu jalan keluarnya adalah dengan menemukan sumber energi terbaru.
Ketua DPP LDII Prasetyo Sunaryo menyebutkan pemerintah pusat memiliki andil besar dalam pengeloaan energi yang ada di seluruh Indonesia. Menurut dia bangsa Indonesia sesuai dengan Paris Agreement telah berkomitmen pada 2025 persentase energi terbarukan mencapai 23 persen dari seluruh pemakaian energi. Namun hingga saat ini persentasi energi terbarukan masih sekitar tujuh persen.
Paris Agreement yang lahir dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB ke -21, yang diadakan pada 30 November – 12 Desember 2015. Indonesia berkomitmen untuk meratifikasi dan melahirkan UU nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim). Ratifikasi ini mengharuskan Indonesia menggunakan energi terbarukan.
Ia mengatakan dengan komitmen tersebut seharusnya bangsa Indonesia harus menaikkan dua persen penggunaan energi terbarukan setiap tahunnya. Apabila hal ini tidak terwujud hingga 23 persen sesuai Paris Agreement maka presiden terpilih pada 2024 tentu akan menanggung beban dari kegagalan pemimpin sebelumnya.
“Hal ini tentu ini tidak fair, pemerintah juga harus melihat energi sebagai kebutuhan pokok berdampingan dengan sandang, pangan, dan papan. Energi itu merupakan elemen penting dalam kehidupan dan perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk merawatnya. Apabila energi telah habis maka kehidupan akan mati,” ujarnya.
Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis yang memiliki dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan. Karakteristik iklim tropis terletak di garis khatulistiwa sehingga mendapatkan suplai sinar matahari sepanjang tahun secara konstan.
“Hal iniliah yang membuat bangsa ini tidak mengenal energi, berbeda dengan negara yang memiliki iklim subtropis yang berhadapan dengan musim dingin yang dapat mematikan kehidupan apabila tidak memberdayakan energi dengan baik,” ujar dia.
Ia mengatakan untuk membantu pemerintah dalam pencapaian target penggunaan energi terbarukan, DPP LDII mendorong warganya untuk berinovasi memanfaatkan matahari, angin dan air sebagai sumber energi. Energi terbarukan itu bukan dari energi dari fosil bukan minyak ataupun batu bara melainkan energi terbarukan itu dari energi air,matahari maupun bio masa.
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII yang akan digelar pada 10-11 Oktober 2018 salah satu yang menjadi agenda pembahasan yaitu energi terbarukan dan konservasi energi yang muaranya mengingatkan pemerintah terkait Paris Agreement dan membantu pemerintah dalam mencapai target 23 persen energi terbarukan pada 2025.
Salah satu buktinya adalah inovasi warga LDII dalam memanfaatkan energi terbarukan berupa pembangkit listrik mikrohidro, yang mampu menghasilkan listrik sebesar 250 Kw. Listrik itu dipergunakan untuk keperluan pengolahan teh di pabrik teh Jamus, Ngawi, Jawa Timur.
“Dari penggunaan listrik mikrohidro itu, pabrik teh Jamus mampu menghemat hingga 50 persen biaya produksi. Listrik tersebut juga digunakan untuk menerangi jalan pedesaan di sekitar pabrik teh,” kata dia.
Selain itu Ketua DPP LDII Crhiswanto Santoso menambahkan ormas Islam Sarikat Islam sudah mempraktikkan energi terbarukan di Sulawesi Utara.Mereka mengubah image islam yang radikal menjadi islam pemberdayaan sehingga mengembangkan energi terbarukan ini.
