UMKM Masih Sulit Soal Pendanaan

Share to :
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN mendatang, para perwakilan dari tiap negara ASEAN yang hadir sepakat bahwa UKM perlu mengembangkan pola kemitraan, disamping meningkatkan kualitas produk dan perluasan jangkauan pemasaran. Akan tetapi dalam hal ini masalah pendanaan adalah salah satu hal yang paling sering dialami UMKM.

Kesulitan dalam hal uang bukanlah satu-satunya faktor yang menghambat pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. Tetapi uang menjadi faktor yang bisa menentukan keberlangsungan UMKM. Inilah yang disampaikan Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Dharmansyah Hadad dalam ASEAN Small Medium Enterprise (SME) Partnership 2015 di hotel Allium, Tanggerang, Banten, Rabu (11/11/2015)

Menurutnya, pasar UMKM tidak selalu terkait dengan produk, tetapi masalah perizinan, pendampingan, dan sebagainya. Disamping itu lalu lintas yang terjadi dari barang, jasa, hingga tenaga kerja diharapkan dalam MEA mampu membuat masyarakat lebih sejahtera. Dikarenakan sekitar 40 persen pasar ASEAN datang dari Indonesia. Negeri ini memiliki 250 juta penduduk, dari 600 juta populasi manusia di Asia Tenggara. “Dengan adanya jumlah populasi yang besar maka akses keuangan semetinya juga lebih memungkinkan.

Masalah pendanaan memang cukup sensitif, namun hal yang ia upayakan terhadap pembiayaan UMKM  akan difokuskan dengan pendanaan yang sesuai dengan kapasitas UMKM. Meski skala pembiayaan masih dalam rumusan, namun pendanaan sudah disiapkan dan bisa diimplementasikan di awal tahun 2016

Menurut Muliaman yang juga Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), integrasi ekonomi merupakan alat mencapai tujuan, yang seharusnya tidak merugikan. Jika satu negara hanya menjadi pasar sementara negara lain mengeksploitasi, maka hal tersebut akan keluar dari tujuan awal integrasi ekonomi ASEAN dalam MEA.

“Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM karena UMKM berperan dalam pembentukan ekonomi dan penyerap tenaga kerja yang sangat banyak. UMKM pada dasarnya berbasis lokal dengan juga memanfaatkan orang lokal,” ujarnya

Perihal pengembangan keuangan UMKM bagi ASEAN, pada dasarnya negara-negara anggota bergantung pada UMKM masing-masing, dan ini menjadi relevan dalam pengintegrasian UMKM ASEAN. Sangat banyak program pembiayaan yang masih dilakukan, tetapi tidak semua bisa berhasil.

“UMKM bisa menghadapi gejolak ekonomi karena fleksibilitasnya. Untuk itu pengembangan UMKM di Negara ASEAN Perlu dipercepat, Meningkatkan daya saing dan akses keuangan, dan Akses pembiayaan yang fleksibel. Akses keuangan yang mudah dan murah juga didukung dengan subsidi dan bunga yang rendah,”ujarnya

Menurut Muliaman Dharmansyah akan ada penyederhanaan dan pembatasan. Untuk kapasitas UMKM, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Jika terlalu besar masuk jalur normal. Dari perizinan juga sangat dibedakan dengan yang berlaku secara umum. frekuensi perdangangan apakah bisa dibatasi atau tidak. area tersebut akan dibatasi mana yang masuk papan UMKM dan yang umum. Skala pembiayaan masih diformulasikan dan awal tahun sudah bisa dipastikan.

Disamping itu Wakil Ketua Steering Commite ASEAN SME Partnership 2015, Abdullah Syam menyatakan UMKM masih menemui sedikit masalah. Mereka mengutarakan dengan sulitnya memperoleh bahan baku, produk berkualitas, desain produk, mesin, infrastruktur, pendanaan, hingga perizinan.

“Dalam hal ini akan mempengaruhi kemampuan bersaing dari produk tersebut. Sehingga produk UMKM dalam negeri memiliki daya saing yang rendah,” papar Abdullah Syam yang juga selaku Ketua Umum DPP LDII.

Pengelolaan dan pengurus dalam UMKM juga memberi andil kurang berkembangnya UMKM. Sebagai contoh sederhana, antara kementerian-kementerian yang sama-sama fokus terhadap UMKM, namun kerap masing-masing kementerian itu membuat peraturan yang berseberangan.

Selanjutnya, pemerintah membentuk dan memberdayakan koperasi UMKM sesuai dengan produk yang mereka hasilkan. Dengan demikian UMKM menjadi lebih produktif. “UMKM serumpun dan sektoral membentuk komunitas, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat,” ujar Abdullah Syam.

ASEAN Small Medium Enterprise yang digelar selama dua hari ini merupakan waktu yang sangat tepat bagi LDII untuk menggerakkan ekonomi berbasis syariah. Dengan perdagangan yang mengedepankan syariah, dapat menjalinkan kerja sama yang memungkinkan umat islam bersatu dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Jelang akhir acara, Ketua Organizing Comittee KH. Abdullah Syam menyatakan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh perwakilan instansi serta berbagai pihak yang telah hadir dan mendukung digelarnya acara.“Penutupan acara ini menandakan digelorakannya semangat yang semakin bertambah besar dan akan menggema ke seluruh penjuru ASEAN,” ujarnya menutup acara.(ntan)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram