Sawahlunto (27/9). DPW LDII Sumatera Barat menggelar Konsolidasi Organisasi Korda II di Masjid Uswatun Hasanah, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Minggu (27/9/2026). Kegiatan tersebut diikuti pengurus dari enam kabupaten dan kota, yakni Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Sijunjung.
Dewan Penasihat DPW LDII Sumatera Barat, Ismanu, mengajak pengurus terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam menjalankan tugas organisasi serta pembinaan keagamaan di tengah masyarakat.
“Pengurus harus terus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya. Dalam menjalankan dakwah kepada umat, pengurus juga harus menjaga budi pekerti dan mampu menerapkan 29 karakter luhur dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Ismanu.
Menurutnya, penerimaan masyarakat terhadap LDII perlu terus dijaga melalui sikap pengurus dan komunikasi yang baik dengan berbagai elemen. Ia menilai komunikasi yang konsisten dengan pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan turut mendukung hubungan LDII dengan masyarakat.
“LDII saat ini semakin diterima masyarakat. Hal itu perlu kita jaga dengan budi pekerti yang baik dan komunikasi yang terus dibangun dengan para stakeholder, baik di tingkat daerah, kecamatan maupun kelurahan dan desa,” katanya.
Ketua DPW LDII Sumatera Barat, H. Muchfiandi, menekankan pentingnya tata kelola organisasi dalam menjalankan hasil Munas LDII serta program yang telah ditetapkan di setiap tingkatan kepengurusan.
“Struktur organisasi bukan hanya untuk melengkapi kepengurusan. Setiap tingkatan harus memahami tugasnya, menjalankan program, serta terus berkoordinasi agar hasil Munas dapat diterapkan sampai ke daerah,” ujar Muchfiandi.
Ia juga meminta DPD memetakan kecamatan yang telah memiliki Pimpinan Cabang (PC) serta kelurahan dan desa yang telah memiliki Pimpinan Anak Cabang (PAC). Menurutnya, wilayah yang telah memiliki aktivitas warga LDII tetapi belum mempunyai struktur kepengurusan perlu segera ditindaklanjuti.
“Di tempat yang aktivitas LDII sudah berjalan tetapi kepengurusannya belum ada, mari segera dilengkapi. Dengan adanya struktur, keberadaan organisasi menjadi lebih jelas, koordinasi lebih mudah, dan masyarakat juga mengetahui kepengurusan yang bertanggung jawab,” katanya.
Sekretaris DPP LDII, H. Innu Subakto, dalam paparannya menekankan kesekretariatan sebagai bagian penting dalam tata kelola organisasi. Administrasi kepengurusan, surat-menyurat, dokumentasi, notulen, data, hingga laporan kegiatan perlu dikelola secara tertib.
“Kesekretariatan menjadi bagian penting dalam menjalankan roda organisasi. Data dan administrasi yang tertib akan memudahkan pengurus melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program,” ujar Innu.
Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk membantu pekerjaan administrasi.
“Teknologi digital dan AI dapat membantu pengurus menyusun notulen,
