Jakarta (16/6). Kebijakan Presiden Prabowo terkait pelaksanaan ibadah haji menuai apresiasi dari Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso. Ia menilai, ibadah haji sebagai rukun Islam kelima hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kesiapan spiritual, fisik, dan mental yang kuat.
“Ibadah haji tidak semata soal kemampuan finansial, tapi lebih pada ketakwaan. Sejak zaman Rasulullah SAW, tantangan fisik dan mental menjadi bagian dari pelaksanaan ibadah ini. Dengan adanya kebijakan yang menjamin kenyamanan dan keamanan jamaah, ibadah haji bisa dijalani dengan lebih khusyuk dan menentramkan,” jelas KH Chriswanto.
Sebagai contoh, Terminal Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo pada Minggu (4/5/2025), dianggapnya sebagai bukti perhatian terhadap kenyamanan jamaah. Terminal itu telah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi jamaah sebelum naik pesawat, berbeda dengan kondisi sebelumnya di mana mereka duduk berdesakan di lantai. “Psikologis jamaah menjadi lebih tenang sebelum terbang, karena kini bisa menikmati fasilitas layak,” ucapnya.
Terminal 2F Bandara Soetta kini digunakan secara eksklusif oleh jamaah haji Indonesia yang memanfaatkan jalur khusus Makkah Route. Konter Imigrasi Arab Saudi sebanyak 10 unit telah disiapkan untuk melayani proses keimigrasian langsung di tanah air. Dengan sistem ini, stempel paspor diberikan di Indonesia sehingga setibanya di Arab Saudi, antrean di konter imigrasi tidak lagi harus mereka alami.
Perhatian juga harus diarahkan kepada kondisi di Madinah dan Mekkah. Jamaah yang kehilangan koper, kesulitan mencari kamar, atau merasa ditinggal oleh ketua rombongan yang sibuk beribadah merupakan persoalan yang sering dikritik masyarakat. “Sekarang zaman media sosial, jamaah lebih memilih menyampaikan keluhan secara online daripada melapor langsung kepada petugas haji,” ujar KH Chriswanto.
Itulah sebabnya KH Chriswanto menyambut positif gagasan pembangunan kampung haji yang dicanangkan Presiden Prabowo. Ia menyampaikan bahwa melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), DPP LDII terus menggalakkan peningkatan pelayanan. “Kami mendorong pengurus KBIHU LDII untuk memastikan jamaah merasa diperhatikan dan mendapatkan layanan optimal,” katanya.
Rencana pembangunan perkampungan haji diyakini oleh KH Chriswanto dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan haji. Ia menilai jika jamaah terpusat dalam satu lokasi, maka koordinasi dan pelayanan akan lebih mudah dijalankan. “Kami optimis, semuanya akan lebih terkontrol dan aman,” ungkapnya penuh keyakinan.
Pemerintah diharapkan KH Chriswanto mampu hadir memberikan pelayanan terbaik, mengingat jumlah jamaah haji dan umrah yang mencapai lebih dari 2 juta orang setiap tahun. “Sebagian besar jamaah adalah lansia. Maka perhatian khusus dan pelayanan prima adalah sebuah keharusan,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa jamaah telah menabung dan menunggu bertahun-tahun untuk bisa berhaji. Oleh sebab itu, dukungan terhadap pemerintah untuk membentuk lembaga atau kementerian khusus haji disampaikannya. “Selama lembaga tersebut dinilai efektif, efisien, dan transparan, kami sepenuhnya mendukung,” tegas KH Chriswanto.
Dalam pernyataan akhirnya, KH Chriswanto menyampaikan harapan agar biaya haji Indonesia bisa lebih murah dibanding negara lain. Ia menilai hal tersebut sangat mungkin diwujudkan jika dana dikelola secara transparan dan efisien. “Pengelolaan dana haji harus dilakukan secara bertanggung jawab, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat,” pungkasnya.
