Jakarta (20/7). Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam pada Senin (20/7/2026). Forum tersebut bertujuan menghimpun pandangan fikih sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Sekretaris Umum DPP LDII Tri Gunawan Hadi didampingi Anggota Departemen Keagamaan dan Dakwah (PKD) DPP LDII sekaligus Sekretaris Majelis Taujih Wal Irsyad DPP LDII Bambang Edy Suharto mengusulkan reformasi tata kelola ibadah haji dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI pada Senin (20/7/2026).
Sekretaris Umum DPP LDII Tri Gunawan Hadi saat diwawancarai media menegaskan bahwa reformasi tata kelola ibadah haji harus berlandaskan menjaga keabsahan syariat dan melindungi keselamatan jiwa jemaah.
Sekretaris Majelis Taujih Wal Irsyad DPP LDII Bambang Edy Suharto menyatakan bahwa DPP LDII mendorong pemerintah melakukan standardisasi tata kelola dam melalui jalur resmi di Tanah Haram dengan melibatkan unsur pengawas independen dari ormas Islam.
