Jakarta (30/7). Nota kesepahaman (MoU) telah ditandatangani oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) bersama 15 lembaga, termasuk LDII. Penandatanganan ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-6. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, pada Rabu (23/7) lalu.
Komitmen bersama untuk mempercepat transformasi desa sebagai pusat pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat menjadi penanda utama dalam acara ini. Pentingnya aksi nyata dari seluruh pihak ditekankan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.
“Desa itu harus menjadi pusat perhatian. Dengan membangun desa, sejatinya membangun Indonesia. Karena itu, kita tidak bisa bekerja sendiri, perlu menjadi super tim melalui kolaborasi lintas sektor,” tegas Yandri dalam sambutannya.
Telah ditetapkan oleh Kemendes, 12 program aksi Bangun Desa Bangun Indonesia yang menjadi dasar arah MoU yang ditandatangani hari ini. Seluruh pihak yang terlibat akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut.
Dukungan terhadap Asta Cita ke-6 sebagai bagian dari percepatan program Presiden Prabowo Subianto juga ditegaskan oleh Yandri. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai apabila kesejahteraan masyarakat desa ditingkatkan secara nyata.
“Desa menjadi pusat, tagline ‘Bangun Desa, Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia’. Kita harus berkolaborasi. MoU ini harus dikawal agar tidak berhenti di tanda tangan. Kita butuh implementasi nyata. Saat ini masih ada lebih dari 10.000 desa tertinggal dan 20.000 desa belum memiliki sinyal. Ini peluang amal dan pengabdian kita bersama,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa sebanyak 48 MoU telah ditandatangani oleh Kemendes dan akan diperluas hingga menggandeng 80 mitra lainnya. “Kolaborasi ini adalah bagian dari strategi dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini akan terus kami tindak lanjuti dengan aksi-aksi nyata di lapangan. Yang ujungnya diharapkan sesuai sebagaimana arahan Presiden bahwa dalam 2–3 tahun ke depan tidak lagi menjadi desa tertinggal dan menjadi desa yang maju,” tegas Yandri kembali.
Penandatanganan MoU ini disambut baik oleh Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, sebagai langkah konkret dalam memperkuat kontribusi ormas terhadap pembangunan desa. Ia menyampaikan bahwa LDII telah bekerja sama secara langsung dengan Kemendes.
“Kerja sama LDII dengan Kemendes bukan sekadar di atas kertas, tapi sudah terealisasi. Beberapa waktu lalu kami bersama Pak Menteri panen bibit sorgum bersertifikat di Kabupaten Blora, dan kini tengah mengembangkan bibit untuk penanaman berkelanjutan,” jelas KH Chriswanto.
Upaya mendukung ketahanan pangan melalui penanaman sorgum pun dijelaskan oleh KH Chriswanto sebagai langkah yang sangat strategis. “Sorgum itu manfaatnya banyak, mulai dari biji hingga batangnya untuk pakan ternak. Blora dipilih karena populasinya tinggi dalam hal peternakan sapi,” tambahnya.
Program-program LDII berbasis desa, seperti pertanian, kesehatan, dan koperasi, diungkapkan telah dijalankan bahkan sebelum MoU dilakukan. “Sebagian warga LDII tinggal di desa, maka kami berkepentingan mendorong pembangunan desa melalui kerja sama ini. Membangun dari desa, dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kalau ekonomi merata, otomatis kemiskinan bisa dientaskan,” ujar KH Chriswanto.
LDII juga digerakkan dalam bidang dakwah melalui pendirian majelis taklim, sekolah, dan pesantren di desa-desa. “Pendidikan agama dan karakter generasi muda bisa kita bina di majelis-majelis taklim di seluruh Indonesia, ini salah satu upaya LDII dalam berdakwah. LDII bergerak pula di bidang pendidikan, penanganan stunting, pemanfaatan teknologi digital, hingga ekonomi syariah yang dapat bersinergi dengan program Kemendes,” pungkasnya.
