Cimahi – Para pengurus DPD LDII Kota Cimahi bersilaturahim dengan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kota Cimahi menjelang pelaksanaan Munas IX LDII, di kantor Kemenag, Senin (29/3/2021). Kunjungan ini sebagai rangkaian pra Munas IX LDII yang akan dilaksanakan pada 7-8 April 2021 mendatang.
Hadir dalam silaturahmi itu para pengurus DPD LDII Kota Cimahi yakni Ir. Dwi Hartono (Ketua), Fadel Abrori, S.Pi., MH (Sekretaris), dan H. Angka Dwi Hadianto, AMd (Dewan Penasihat sekaligus Ketua Yayasan Baitul Izzah) yang disambut Kakankemenag Kota Cimahi Dr. H. Rosidi Rido, MA., M.Pd didampingi Kasi Bimas Islam sekaligus Plt Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) H. Saripudin, MAg dan Pranata Humas Yeni, S.Sos. Kakankemenag Kota Cimahi Dr. H. Rosidi Rido, MA., M.Pd mengatakan, semua umat Islam di Kota Cimahi harus selalu bekerjasama dan memelihara kerukunan di masyarakat.
Pasalnya, kerukunan dan kerjasama sangat dibutuhkan bagi semua elemen masyarakat dalam membangun kota secara bersama-sama, untuk mendukung pemerintah. Hal ini sesuai dengan agama Islam mengajarkan mengenai kerukunan.
“Jika kerukunan selalu terjalin di masyarakat, baik yang seagama, antar agama, antar suku, maka lingkungan akan kondusif dan akan nyaman melaksanakan ibadah. Namun jika komunikasi tidak berjalan, maka kerukunan tidak akan terjadi. Kami mengayomi semua ormas agama dan tidak membedakan satu agama dengan agama lainnya, sehingga fokus untuk memberikan pelayanan yang sama,” ujarnya.
Rosidi juga berharap dalam pelaksanaan Munas IX LDII bisa menghasilkan program kerja yang selaras dan mendukung program kerja pemerintah, dari pemerintah pusat hingga pemerintah kota.
“Mudah-mudahan LDII bisa berkontribusi nyata dan selaras membangun Indonesia serta bisa untuk kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa,” urainya.
Sementara itu, Kasi Bimas Islam sekaligus Plt Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) H. Saripudin, MAg menambahkan, perbedaan mengenai pelaksanaan ibadah antar ormas Islam dianggap biasa, karena perbedaan memilih rujukan hadits. LDII dianggap sama seperti ormas Islam lainnya seperti NU dan Muhamammadiyah yang sama-sama mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Saya waktu tugas di Bandung, sering berkunjung ke kantor LDII yang di Riung Bandung. Berkunjung ke Sekejati juga pernah. Alhamdulillah bagus semua, para pengurusnya juga nyaman dan ramah,” urainya.
Lebih lanjut Saripudin melanjutkan, negara harus mengayomi semua ormas agama dan tidak boleh ada diskriminatif layanan terhadap salah satu ormas agama.
“Jangankan terhadap ormas Islam, terhadap ormas agama lain pun, kami tidak boleh mendiskriminasi. Apalagi LDII hubungan dengan Kemenag dan Pemda sudah bagus. Aspek legalitas sudah lengkap. Kita perlu meningkatkan aspek kolaborasi dan koordinasi,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD LDII Kota Cimahi, Ir. Dwi Hartono mengatakan, LDII telah mendapatkan SK Menhumkam dan terdaftar di Kemendagri, serta terdaftar di Kantor Kesbang Kota Cimahi. LDII juga masuk di kepengurusan Forum Komunikasi umat Beragama (FKUB) Kota Cimahi.
“Dalam rapat-rapat FKUB, fokus pembahasan kami juga mengenai kerukunan antar umat beragama. Terakhir menyikapi masalah bom bunuh diri di depan Gereja Katedral di Makasar, FKUB berencana mengadakan diskusi bersama dengan pemkot dan polres,” urainya.
Sementara di LDII, imbuh Dwi, diadakan pengajian rutin tiga kali seminggu di masing-masing tingkat PAC (setingkat kelurahan-red). Dalam pengajian selalu ditekankan agar warga dan simpatisan LDII menjadi warga negara yang baik dengan menaati peraturan pemerintah yang berlaku, sesuai jenjang pemerintahan. Sehingga warga LDII harus menaati semua peraturan pemerintah, mulai pemerintah pusat sampai tingkat terendah di RT.
“Warga LDII berkewajiban untuk menggunakan SIM dan kelengkapan kendaraan yang lengkap jika ingin mengendarai kendaraan. Ditambah menggunakan helm jika mengendarai sepeda motor. Kami juga diwajibkan membayar pajak sesuai waktunya,” urai Dwi. (fadel)
Oleh: Fadel Abrori (contributor) / Fachrizal Wicaksono (editor)
