LDII Dukung Pemerintah Terkait Larangan Mudik

Share to :
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Jakarta (5/3). Sudah dua Ramadan bencana Covid-19 belum tuntas, sehingga pembangunan yang direncanakan pemerintah terganggu. Dampaknya berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso kepada awak media dalam perhelatan Media Gathering.

Setiap tahun, DPP LDII mengadakan kegiatan rutin tahunan silaturrahim dengan wartawan di Kantor DPP LDII, Patal Senayan. Momen kali ini berbeda karena LDII baru saja menyelesaikan MUNAS IX di tengah pandemi Covid-19.

Chriswanto menyatakan, acara ini dalam rangka silaturrahim pertama dari kepengurusan yang baru periode 2021-2026 di tengah momen bulan Ramadan yang sakral. DPP LDII butuh masukan untuk berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Apalagi, pemerintah baru saja menelurkan kebijakan larangan mudik. Ada pandangan-pandangan yang ingin disampaikan DPP LDII kepada media.

“Bagaimanapun media adalah salah satu pilar demokrasi dalam menyampaikan aspirasi dari ormas maupun masyarakat. Maka hubungan baik harus dijaga. Kita saling diskusi dengan media untuk pembangunan bangsa ke depan,” papar Chriswanto Santoso.

Chriswanto menambahkan, larangan mudik memang dikeluhkan berbagai pihak dan hal tersebut manusiawi. Namun ia mengingatkan, larangan mudik merupakan untuk kemaslahatan bersama, “Silaturahim Idul Fitri, mungkin dilakukan sebagian masyarakat hanya dengan telepon dan video call, ini merupakan bagian dari pengorbanan untuk mencegah wabah sekaligus membantu pemerintah,” ujarnya.

“Di saat menjelang Hari Raya Idul fitri 1 Syawal 1442 H, saya meminta warga LDII untuk tidak mudik dahulu. Sesuai dengan kaidah fiqih, meninggalkan mudharat lebih utama dari pada mengambil manfaat. Kita mudik untuk silaturrahim memang ada manfaat. Namun, ada potensi mudharat yang besar dengan perkembangan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Chriswanto meyakini bahwa langkah pemerintah dalam membatasi pergerakan warga melalui larangan mudik telah dikaji sangat dalam dan ia pun punya keyakinan yang sama kuat bahwa masyarakat dapat memaklumi kebijakan ini untuk kebaikan bersama.

“Kita melihat ada alasan logis kenapa dilarang mudik. Kita melihat pandemi Covid-19 di India luar biasa. Saya juga ada rasa ketakutan jika tidak terkendali. Masalahnya kapan ekonomi bangsa Indonesia bangkit dan imbasnya pun hutang semakin bertambah,” paparnya.

Bagaimana tidak, menurut Chriswanto, per bulan April-Mei 2021 ini saja tren penghuni rumah sakit dan jumlah penderita perlahan kembali meningkat. Pandemi Covid-19 adalah cobaan yang Allah berikan. Cobaan ini harus diterima dengan lapang dada, namun perlu ada ikhtiar dan tawakal dengan menaati peraturan agar memperoleh pertolongan Allah.

Pandemi ini harus ditanggapi dengan bijak. Tujuannya demi kemaslahatan umat. Jika penyebaran virus Covid-19 bisa diantisipasi, maka masalah krisis kesehatan bisa terselesaikan. Chriswanto juga menyarankan perlu berhati hati menyikapi mudik. Tahan diri dengan menerapkan protokol kesehatan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi kegiatan di luar jika tidak penting.

“Ingat, masalah krisis kesehatan bisa berdampak menjadi krisis ekonomi. Krisis ekonomi akan berkembang menjadi krisis sosial yang bisa menghancurkan bangsa. Hakekatnya, dengan membantu mencegah berkembangnya Covid-19 adalah bagian dari pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Sebagai bagian dari masyarakat madani, Chriswanto juga mengajak berbagai pihak memberikan masukan pada pemerintah jika ada kebijakan birokrasi yang tidak sinkron. Contoh ada larangan mudik, tetapi izin mudik diberikan ke sebagian orang. “Maka harus ada asas keadilan, komitmen terhadap aturan yang dibuat, dan konsisten dengan apa yang dilakukan. Insya Allah pandemi bisa berakhir dengan baik,” ujarnya.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram