Padang, (Lines Sumbar) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sumatera Barat menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam menjaga ketahanan keluarga yang menjadi salah satu program pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPW LDII Sumatera Barat Gustav saat bertemu dengan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di ruangannya, Kamis (20/12) mengatakan bahwa pihaknya siap mendorong program pemerintah terutama dalam pembangunan sumber daya manusia salah satunya melalui penguatan ketahanan keluarga.
“Kita mendorong pemerintah yang konsen dalam melakukan pencegahan penyakit seksual yakni LGBT dan segala bentuk kemaksiatan yang terjadi di Sumbar,” kata dia.
Pihaknya juga mengapresiasi langkah pemerintah Sumbar yang akan membuat peraturan daerah terkait penanganan Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) dan kemaksiatan dalam bentuk perda ketahanan keluarga.
“Kita siap mendorong hal tersebut dengan menyiapkan mubaligh-mubaligh yang ada untuk menyosialisasikan program ini kepada umat,” kata dia.
Gustav mengatakan pihaknya juga melaporkan hasil Rakernas LDII yang dilaksanakan pada 10-11 Okteber 2018 lalu kepada Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit
“Program dari pusat kami laporkan kepada daerah dan salah satunya adalah penguatan ilmu agama untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menyalahi aturan agama.
Ia mengatakan hasil Rakernas itu, LDII menelurkan 8 usulan pembangunan kepada pemerintah yaitu Pertama, wawasan kebangsaan. Kedua, komisi keagamaan yaitu bagaimana kita meningkatkan keberagaman kita.
Ketiga, pendidikan. Keempat, ekonomi dan bagaimana ormas beri kontribusi ekonomi. Kelima, pertanian dan lingkungan. Keenam, kesehatan dan pengobatan herbal. Ketujuh, informasi dan teknologi. Kedelapan, terkait energi terutama energi terbarukan.
Sementara Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengapresiasi langkah LDII yang telah melakukan diskusi, seminar dan program pencegahan LGBT di tengah masyarakat.
“Jumlah warga Sumbar yang terjangkit HIV akibat penyakit kelainan orientasi seksual ini sangat banyak dan mencapai ribuan orang. Kita harus mengambil langkah tegas untuk menyikapi salah satu dengan membuat peraturan daerah,” kata dia.
Dalam hal ini dirinya berupaya memaparkan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat agar bersama-sama memerangi LGBT dan mencari solusi bersama agar Sumbar bebas dari penyakit tersebut.
“Kota Pariaman telah memulainya dan Pemprov juga akan mengarah ke sana agar Sumbar ini bebas dari LGBT,” katanya.