Jakarta (11/7). Bangsa Indonesia mengalami kemunduran, hal tersebut dapat ditunjukkan dalam kondisi demoralisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan hal tersebut turut mengundang keprihatinan LDII. Seperti bidang politik contohnya, saat ini sangat marak politik uang. Sementara itu penyelenggaraan pemerintahan masih diwarnai korupsi dan suap. Sedangkan tataran sosial dan budaya, nilai-nilai barat dianggap sebagai modern dan mengabaikan kebijakan lokal serta nilai-nilai agama.
Ketua DPP LDII Prasetyo Soenaryo dan Chriswanto Santoso, dalam acara buka bersama wartawan di Restoran Sinbad Petamburan, Jakarta Barat. Ia mengajak agar bangsa Indonesia kembali sebagai bangsa bermoral, agar proses remoralisasi bangsa ini bisa berlangsung.
“Bersamaan dengan Ramadhan dan Idul Fitri, kami menyerukan remoralisasi bangsa. Mari dengan semangat Ramadhan memberikan kita semangat untuk peduli perbaikan moral bangsa, yang kini permisif. Kini sudah ada desakan agar pernikahan sejenis dibolehkan di negeri ini.
Di sisi lain ada beberapa pihak yang mendorong agar pemenuhan hak-hak konstitusi untuk seseorang lebih utama dibandingkan dengan pelanggaran moral yang dilakukan oleh seseorang. Bisa jadi nanti ada orang yang bermoral rendah bisa menduduki jabatan publik yang strategis. Ini jelas kondisi yang memprihatinkan, dan seakan menyepelekan masalah moral bagi bangsa ini,” ungkap Prasetyo.
Bagi LDII sendiri, moral merupakan pengawal bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Bila masalah moral sudah diabaikan bangsa ini, maka dapat dipastikan bangsa Indonesia akan menerima berbagai hal yang negatif atau mudharat, “Saya mengimbau bagi para pemimpin negeri ini, untuk memberikan teladan yang baik untuk rakyat sebagai langkah remoralisasi bangsa,” tegas Prasetyo.
Menurutnya tantangan kehidupan bangsa Indonesia ke depan sangan besar, baik bidang politik, hukum, moral dan ekonomi, khususnya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015 serta kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin yang masih tinggi. Oleh karena itu, melalui gerakan “remoralisasi”, bangsa Indonesia akan mampu menyelesaikan berbagai tantangan pada tahun mendatang.
Bahkan dikatakannya bahwa reshuffle tak akan mampu mengangkat kinerja pemerintahan jika hanya dilandasi bagi-bagi posisi di kekuasaan.ia menilai yang terpenting dari reshuffle adalah imbasnya dapat dirasakan oleh rakyat banyak.
“Kami melihat reshuffle adalah proses simbolik bagi-bagi kekuasaan. Yang penting arahnya ke mana. Kalau pada akhirnya cuma redistribusi kekuasaan, ya tak berpengaruh positif ke rakyat,” katanya.
Selain itu ia mengatakan nahea justru yang diperlukan saat ini untuk memperbaiki kondisi adalah gerakan remoralisasi. Sebab, lebarnya kesenjangan ekonomi juga tak lepas dari persoalan moral. Menurutnya, sentuhan moral lebih penting dari sentuhan angka statistik.
Ia mengatakan bahwa LDII sebagai lembaga dakwah jelas tidak bisa menghakimi. Karenanya, LDII hanya bisa melakukan seruan tentang remoralisasi. “Itu penting agar masyarakat tidak permisif lagi pada hal-hal yang melanggar moral. Jadi mari lakukan gerakan remoralisasi,” tutup Prasetyo (nst/rel)
