Padang (23/8). DPW LDII Sumatera Barat Korda I menggelar konsolidasi organisasi secara hybrid bersama DPP LDII di Masjid Miftahul Huda, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto (KPIK), Padang, Sabtu (23/8/2026).
Sekretaris Umum DPP LDII, KH. Tri Gunawan Hadi, mengatakan penguatan PC dan PAC menjadi salah satu perhatian dalam penataan organisasi. Menurutnya, perubahan AD/ART terbaru perlu diikuti sinkronisasi program agar pembinaan dan tata kelola organisasi berjalan selaras hingga tingkat bawah.
“Dari hasil perubahan AD/ART yang ada, maka ada beberapa pola-pola yang nantinya DPP akan melakukan sinkronisasi untuk menyampaikan penguatan PC-PAC ini sebagai program prioritas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penataan administrasi kepengurusan juga menjadi bagian dari penguatan struktur organisasi. Mekanisme penerbitan SK kepengurusan PC dan PAC tetap diatur dalam ketentuan organisasi dengan pendelegasian kewenangan sesuai kebutuhan.
“Dalam AD/ART terbaru hasil Munas X yang lalu, SK untuk pengurus PC-PAC itu dibuat atau dikeluarkan oleh DPP. Dalam pasal tambahannya itu, DPP juga bisa mendelegasikan kepada DPW atas pertimbangan tertentu,” katanya.
Tri Gunawan juga menyampaikan pentingnya evaluasi kinerja organisasi secara dinamis. Pendampingan diperlukan agar program yang telah disusun dapat diterapkan dan dievaluasi secara berkala.
“Beberapa perubahan mendasar terkait dengan evaluasi kinerja dan evaluasi kepengurusan itu juga dilakukan secara dinamis. Maka program yang terbaru dari DPP ini adalah secara simultan akan melakukan pendampingan evaluasi kinerja di seluruh DPW,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan pengurus untuk membangun komunikasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, hubungan tersebut menjadi bagian dari legitimasi simbolik sekaligus membuka ruang kemitraan dalam kegiatan kemasyarakatan.
“Dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi itu menghadirkan pejabat menjadi sangat penting karena itu bagian dari legitimasi simbolik. Bagaimana para pengurus organisasi betul-betul bisa dekat dengan pejabat,” katanya.
Sekretaris DPP LDII, H. Innu Subakto, menjadi narasumber dengan materi mengenai kesekretariatan dan jangkauan organisasi. Ia menyampaikan bahwa penguatan administrasi diperlukan seiring dengan luasnya struktur LDII di berbagai tingkatan.
Menurut Innu, LDII saat ini memiliki kepengurusan di 37 dari 38 provinsi, 467 DPD kabupaten/kota, 2.622 PC atau sekitar 36 persen dari 7.288 kecamatan, serta 6.018 PAC atau sekitar 7 persen dari 84.291 kelurahan dan desa. Satu provinsi, yakni Papua Pegunungan, masih dalam proses perintisan.
Ia menjelaskan, sekretaris berperan sebagai salah satu penggerak operasional organisasi yang mendukung kelancaran administrasi, pengelolaan dokumen, serta pelayanan internal dan eksternal.
“Kesekretariatan merupakan satuan kerja yang menjalankan aktivitas ketatausahaan untuk menunjang operasional organisasi, mengelola dokumen, dan memberikan pelayanan administrasi secara terintegrasi,” ujarnya.
Menurut Innu, penguatan kesekretariatan perlu diikuti peningkatan kapasitas pengurus agar administrasi di setiap tingkatan dapat berjalan tertib dan mendukung program organisasi.
“Pengurus kesekretariatan perlu memahami fungsi administrasi secara baik karena sekretaris menjadi bagian penting dalam memastikan roda organisasi berjalan. Semakin tertib administrasi, semakin mudah program dikawal dan dievaluasi,” katanya.
Ketua DPW LDII Sumatera Barat, H. Muchfiandi, menekankan penguatan tugas pokok dan fungsi pengurus organisasi. Menurutnya, DPD dapat memetakan kembali warga LDII di wilayahnya masing-masing sekaligus melihat potensi pembentukan sekretariat PC atau PAC baru.
“Saya minta untuk struktur kepengurusan serta evaluasi kepengurusan dapat dilakukan sesegera mungkin. Selanjutnya para pengurus DPD dapat mulai memetakan kembali kecamatan dan kelurahan yang berpotensi dibentuk PC atau PAC baru. Upaya ini dilakukan agar pembinaan dan pelayanan organisasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih terarah,” ujarnya.
Muchfiandi juga mendorong pengoptimalan pelaksanaan program berbasis Karya, Kontribusi, dan Komunikasi hingga ke akar rumput. Menurutnya, sebagai organisasi dakwah, LDII perlu terus menjalin komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna membangun sinergi.
“Acara apa pun di rencanakan, selalu upayakan pelibatan toga, todat, maupun tomas sehingga terjalinnya komunikasi antar organisasi dan para pemnagku kepentingan,” jelasnya.
Ia juga membahas implementasi delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa. Menurutnya, program tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kearifan lokal di Sumatera Barat.
“Delapan bidang pengabdian ini perlu diterjemahkan sesuai kondisi daerah. Kearifan lokal di Sumatera Barat dapat menjadi bagian dari cara kita mengimplementasikan program agar manfaatnya lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Kegiatan diikuti pengurus DPD LDII se-Korda I serta Ketua PC dan PAC LDII di Kota Padang. Dari unsur DPD hadir pengurus LDII Kota Padang, LDII Padang Pariaman, dan LDII Pesisir Selatan.
Konsolidasi tersebut menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman antara DPP, DPW, DPD, PC, dan PAC sekaligus menyusun langkah kerja di wilayah masing-masing. Melalui forum tersebut, LDII Sumbar berupaya mengoptimalkan koordinasi organisasi, memperkuat pembinaan warga, dan meningkatkan kontribusi di tengah masyarakat.
