Jakarta (5/2). Presiden Joko Widodo menerima jajaran pengurus DPP LDII (Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia) yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum LDII Prof. KH. Abdulllah Syam di Istana Merdeka, Jakarta.
Abdulllah Syam mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Presiden ini menyinggung upaya penanganan radikalisme di Indonesia. LDII menolak paham radikalisme, aksi terorisme, dan penyalahgunaan narkoba.
“Kami menolak hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila. Radikalisme merupakan kontra Islam yang damai, sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Islam itu rahmatan lil alamin,” tegas Abdullah Syam yang juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Upaya deradikalisasi yang telah dilakukan LDII berupa kerja sama dengan TNI dan Polri menggelar pelatihan bela negara, pelatihan Dai Kamtibmas, dan sarasehan wawasan kebangsaan. Acara ini dilaksanakan di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung dan berbagai daerah lain. Selain itu, LDII juga bekerja sama dengan PBNU menggelar pelatihan juru dakwah, untuk mewujudkan dakwah yang damai dan jauh dari kekerasan dan unsur radikalisme.
Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Bangsa Indonesia harus merawat kemajemukan sebagai modal membangun peradaban. Perbedaan itu harus diramu agar menjadi kekuatan bukan kelemahan.
“Bangsa ini harus saling bekerja sama, tantangan kita adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, agar Indonesia menjadi negara yang makmur dan kuat. Kita bersama seluruh komponen masyarakat harus menjaga bangsa ini agar tidak terpengaruh karena paham-paham yang tidak sejalan dengan paham kebangsaan kita. LDII melalui majelis-majelis taklim, pondok pesantren, sekolah-sekolah binaan LDII mengembangkan insan yang memiliki kepribadian jujur, amanah, kerja keras, hemat, berakhlakul karimah dan mandiri,” ujar Abdullah Syam.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, penanganan aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme perlu melibatkan semua lapisan masyarakat. Untuk itu Presiden Joko Widodo akan berdialog dan memanggil ormas-ormas Islam secara bertahap “Bila Presiden mengajak LDII berdialog mengenai pemberantasan radikalisme, itu merupakan hal yang wajar,” ujar Luhut.
