Ketua Umum DPP LDII Abdullah Syam beserta jajaran pengurus DPP LDII mengadakan audiensi dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Pada kunjungan tersebut Zulkifli Hasan memberikan pandangan mengapa pengamalan pancasila kian memudar. Hal ini dimulai sejak peristiwa 98, kemarahan dan bentuk ketidakpuasan masyarakat diungkapan melalui euforia reformasi yang berlebihan.
Perombakan undang-undang secara besar-besaran menimbulkan dampak yaitu demokrasi menjadi liberal. Menurutnya, demokrasi yang semakin liberal akan menimbulkan dampak demokrasi berbiaya mahal. Alhasil kesenjangan akan semakin besar. Terkait kisruh amademen UUD 45, ia berharap ada atau tidak ada perubahan semua harus berdasarkan keputusan yang matang.
“Kami ingin menciptakan partisipasi seluas-luasnya dan menginginkan perubahan, maka perubahan tersebut harus terbalik. Bila tidak ada perubahan harus jelas alasannya. Kesenjangan kini semakain besar dan demokrasi semakin mahal. Untuk menjadi bupati membutuhkan dana puluhan milyar apalagi menjadi gubernur. Dikhawatirkan jika kedaulatan berada ditangan pihak sponsor,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Abdullah Syam menambahkan akibat Pancasila yang telah hilang dari roh bangsa dan demokrasi cenderung ke arah liberal, kesatuan dan persatuan bangsa menjadi terguncang. Abdullah Syam berpendapat akibat telah memudarnya roh Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara, hal ini berdampak berkembanganya isu nasional yang sangat menyita perhatian yaitu radikalisme, korupsi, LGBT bahkan separatis menjadi kekhawatiran bersama.
“Kini Indonesia telah mengalamai degradasi jati diri bangsa, degradasi ideologi, degradasi karkater sehingga merembet degradasi kepercayaan yang menimbulkan kecurigaan satu sama lain, inilah yang tidak boleh berlanjut,” ujar Abdullah Syam.
“Pancasila tidak bertentangan dengan agama” ungkap Abdullah Syam. LDII sejak berdiri 3 Juli 1972, falsafahnya adalah Pancasila dengan pedoman ibadah sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist. Menjadi organisasi yang profesional dan memiliki wawasan luas itulah keinginan LDII. Indonesia majemuk dalam segala hal baik etnik, suku dan agama. Jika melihat piagam Madinah pada zaman nabi, maka itulah alasan LDII mendukung Pancasila.
“Selain itu kami melakukan kerjasama dengan ormas lain untuk membangun karakter. Dengan PBNU kami membuat banyak MOU di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup dan bela negara bahwa Pancasila dan NKRI adalah harga mati,” ungkap Abdlullah Syam.
LDII turut mendukung empat konsensi nasional yang dibentuk oleh MPR terutama Pancasiala, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan latar belakang inilah, LDII ingin berjuang bersama MPR untuk mengembalikan Pancasila menjadi roh bangsa.
Langkah strategis kedepannya akan dibahas oleh LDII pada Musyawarah Nasional (Munas) LDII yang akan diselenggarakan November mendatang. LDII meminta Zulkifli Hasan untuk menjadi keynote speaker pada pembukaan tersebut. Tidak hanya itu, menjelang munas juga akan mengadakan forum group discussion (FGD) terkait evaluasi implementasi Pancasila selama 75 tahun sejak Indonesia Merdeka.
“Kami sedang mewacanakan Pancasila dengan pemahaman teoritikal dan implementasi. Kami ingin mengevaluasi kembali setelah 75 tahun merdeka, maka dari itu kami ingin bekerja sama dengan MPR untuk menggelar FGD di gedung MPR,” ungkapnya.
Zulkifli Hasan merespon positif dan mendukung kegiatan LDII. Bahkan ia mempersilahkan LDII melakukan FGD Pancasila di gedung MPR menjelang Munas LDII. Ketua MPR itu selanjutnya mengajak semua eleman masyarakat bersatu dan mengurangi kegaduhan. (Lines Sumbar)
Nila-nilai luhur dari agama Islam dan budaya yang terintegrasi dalam ideologi negara telah menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang relatif kokoh. Kokohnya ideologi Pancasila telah terbukti dengan daya tahannya yang tinggi terhadap segala gangguan dan ancaman dari waktu ke waktu, sehingga sampai saat ini tetap eksis sebagai falsafah dan landasan serta sumber dari segala sumber hukum bagi negara-bangsa Indonesia.
Pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, bisa kita identifikasikan ke dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala “katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Esa”. Hal ini menandakan bahwa ada kesesuaian antara ajaran Islam dengan nilai sila pertama ini.
Pada sila kedua, “kemanusiaan yang adil dan beradab”, sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam Al-Qur’an surat Ar-Rahman ayat 8 berfirman: “tegakkanlah timbangan dengan keadilan dan jangan sekali-kali kamu berlaku curang dalam timbangan”.
Pada sila yang ketiga, “persatuan Indonesia” berkaitan erat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala “berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah dan jangan kamu berpecah belah” (Q.S Ali-Imran : 103).
Begitu juga dengan sila keempat dan kelima Permusyawaratan dan Keadilan Sosial yang masing-masing bisa diidentifikasikan dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 125 dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang shahih