Jakarta (1/6). Pelatihan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang diselenggarakan oleh DPP LDII di Pondok Pesantren Wali Barokah, Kediri, pada 23–26 Mei 2025, mendapat apresiasi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, Abdul Mu’ti. Kegiatan ini juga menjadi langkah awal perintisan program Sekolah Aman, Nyaman, dan Menyenangkan (SANM).
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti yang hadir secara daring dalam kegiatan pelatihan tersebut. Ia memberikan komentarnya melalui kolom Zoom saat mengikuti sesi pelatihan.
“Terima kasih kepada LDII yang telah menyelenggarakan pelatihan TPPK. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami pendidik dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan bebas dari kekerasan. Semoga LDII terus menjadi pelopor dalam membina generasi muda berkarakter luhur,” tulisnya.
Pelatihan TPPK ini diikuti oleh sekitar 1.800 peserta secara daring dan 200 peserta secara luring. Para peserta merupakan perwakilan dari sekolah dan pondok pesantren di bawah binaan LDII. Mereka dipersiapkan untuk menjadi anggota TPPK di lembaga masing-masing. Selain mendapatkan materi dari sejumlah narasumber, peserta juga dilibatkan dalam pelatihan langsung terkait penanganan berbagai persoalan di lingkungan pendidikan.
Apresiasi yang disampaikan oleh Mendikdasmen, menurut Kepala Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan (PUP) DPP LDII, Thonang Effendi, akan ditindaklanjuti melalui agenda audiensi agar pembentukan TPPK di seluruh satuan pendidikan dapat segera direalisasikan.
Menurut Thonang, pelatihan TPPK merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang, sekaligus amanah dari forum-forum tertinggi LDII. “Ini diawali dari amanah Munas VII LDII tahun 2011, kemudian lanjut Munas VIII 2016 dan Munas IX 2021, Rakernas LDII 2018 dan 2023,” ungkapnya.
LDII, lanjut Thonang, memiliki program kerja di bidang pendidikan yang bertujuan membentuk Sumber Daya Manusia profesional religius. “Pelatihan ini diselenggarakan sebagai wujud implementasi dari salah satu dari 8 Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa, yaitu bidang pendidikan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sistem pendidikan LDII bersifat holistik dan integratif, sejalan dengan kebijakan Kemendikdasmen dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan serta menjunjung nilai-nilai luhur.
“Tantangannya adalah ketika masih ada kekerasan, maka sekolah aman, nyaman dan menyenangkan itu tidak akan terwujud. Untuk itu dibentuklah TPPK di masing-masing sekolah. Harapannya, yang diutamakan adalah tindakan pencegahan melalui kampanye dan penerapan nilai-nilai luhur. Bilamana sudah dilakukan pencegahan masih ada satu atau dua kejadian tindak kekerasan, maka baru dilakukan penanganan kekerasan di sekolah, tentu sesuai dengan SOP yang berlaku,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut dari pelatihan ini, beberapa lembaga pendidikan di bawah naungan LDII akan dibimbing langsung dalam proses implementasi pembentukan TPPK.
“Pasca pelatihan ini akan diambil tiga lembaga pendidikan untuk dibina langsung dalam pembentukan TPPK, yakni Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, International Islamic Boarding School Baitul Manshurin Malang, dan Bina Indonesia Gemilang Boarding School Depok,” ujar Ketua Departemen Pengabdian Masyarakat DPP LDII, Muslim Tadjuddin Chalid.
Menurut Muslim, pelatihan ini merupakan bentuk dukungan nyata LDII terhadap kebijakan pemerintah, khususnya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan.
“Setiap satuan pendidikan, dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah, wajib membentuk TPPK. Program perintisan Sekolah Aman, Nyaman, dan Menyenangkan (SANM) kami selaraskan sepenuhnya dengan kebijakan ini, demi menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan, baik fisik maupun psikologis,” ujarnya, yang juga merupakan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.
Ia menegaskan bahwa penguatan pendidikan karakter menjadi bagian penting dari upaya pencegahan kekerasan. Selain itu, peran aktif seluruh elemen masyarakat, seperti guru, siswa, orang tua, masyarakat, hingga pemerintah sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak.
