Jakarta (28/4). Usai Perhelatan Musyawarah Nasional, Lembaga Dakwah Islam Indonesia memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui usulan delapan desa binaan tematik yang tersebar di berbagai daerah.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya dalam pertemuan dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto pada Senin (27/4) di kantor Kemendes PDT, Jakarta.
Usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan Mendes PDT saat menghadiri silaturrahim Syawal yang digelar DPW LDII Banten pada Sabtu (18/4) lalu.
“Saat di Banten, Pak Menteri meminta LDII menyiapkan usulan desa binaan tematik. Pada kesempatan ini kami mengusulkan delapan desa binaan tematik,” ujar Dody.
Ia menjelaskan, LDII telah menyiapkan daftar delapan desa yang siap dikembangkan secara spesifik. Desa-desa tersebut tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga Sulawesi.
Dody menambahkan, pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta kepala desa setempat untuk memetakan potensi dan penggerak di masing-masing wilayah.
“Kami sudah berkomunikasi dengan DPD dan kepala desa untuk memetakan potensi serta penggerak di tiap wilayah tersebut,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, Yandri Susanto mengapresiasi usulan LDII. Ia menilai LDII sebagai mitra strategis yang memiliki komitmen tinggi dalam berbagai bidang, mulai dari ketahanan pangan hingga bela negara.
Ia juga menginstruksikan agar segera disusun peta jalan bersama dalam pengelolaan desa binaan tersebut.
“Saya sudah sampaikan kepada Pak Ketum agar LDII membuat peta jalan desa binaan yang akan dikelola bersama Kemendes dan LDII,” ungkap Yandri.
Menurutnya, langkah ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati tahun lalu untuk mendorong kemandirian desa secara nyata.
Ia menegaskan bahwa LDII telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai program di lapangan, termasuk pengembangan komoditas sorgum.
“Intinya, kami melihat komitmen tinggi dari LDII dalam berbagai aspek, mulai dari ketahanan pangan, bela negara, hingga pengembangan SDM,” ujarnya.
Selain itu, pertemuan tersebut juga menyoroti persoalan akses informasi di desa. Yandri mengungkapkan masih banyak wilayah yang belum tersentuh teknologi komunikasi.
Ia menyebutkan terdapat sekitar 3.000 desa di Indonesia yang masih berstatus blank spot atau belum memiliki akses sinyal telekomunikasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mewujudkan desa yang maju dan sejahtera.
